Depan  |  Petunjuk Penggunaan  |  Tentang  |  

Tentang Direktori Putusan

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya.

Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.

Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini.

 

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi

Download

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan



MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2019 - Putus : 19-07-2019 - Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 P/HUM/2019 Tahun 2019
1. MEGAWATI SOEKARNOPUTRI., 2. HASTO KRISTIYANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Register : 2019 - Putus : 15-07-2019 - Upload : 16-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2019 Tahun 2019
H. PRABOWO SUBIANTO, DK VS I. BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI (BAWASLU)., II. KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2019 - Putus : 26-06-2019 - Upload : 27-06-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2019 Tahun 2019
JENDERAL TNI (PURN) DJOKO SANTOSO, DK VS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM RI;
MAHKAMAH AGUNG > TUN
Register : 2019 - Putus : 14-02-2019 - Upload : 27-02-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 27 K/TUN/2019 Tahun 2019
PERKUMPULAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 08-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2018 Tahun 2018
DR. OESMAN SAPTA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2018 - Putus : 13-09-2018 - Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018 Tahun 2018
JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi - Kerugian Keuangan Negara
Register : 2018 - Putus : 18-04-2018 - Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2018
IRMAN (T1) & SUGIHARTO (T2)
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Militer
Register : 2017 - Putus : 20-09-2017 - Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017 Tahun 2017
TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
PN DEPOK > Pidana Umum > Penggelapan
Register : 2018 - Putus : 30-05-2018 - Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk Tahun 2018
SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
PN DEPOK > Pidana Umum > Penggelapan
Register : 2018 - Putus : 30-05-2018 - Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Tahun 2018
ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
Selengkapnya
Jumlah total putusan : 4044419
Upload Putusan bulan ini : 88572
Upload Putusan bulan sebelumnya : 186406
Upload Putusan 3 bulan terakhir : 513200
Upload Putusan tahun ini : 1091219