Depan  |  Petunjuk Penggunaan  |  Tentang  |  

Putusan

Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 1/G/2018/PTUN.YK Tahun 2018
Penggugat:
1.SITA KRISTIANA
2.RAMA DEWANTARA
3.BHAYU PRAWIRA
4.AYUNDA RACHMI
5.SUKRISNO WIBOWO
Tergugat:
1.Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Intervensi:
1.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Tantyo Suharno
Nomor 1/G/2018/PTUN.YK
Tingkat Proses Pertama
Tanggal Register 19-01-2018
Tahun Register 2018
Jenis Perkara Tata Usaha Negara
Klasifikasi TUN
Sub Klasifikasi - , Pertanahan
Jenis Lembaga Peradilan PTUN
Lembaga Peradilan PTUN YOGYAKARTA
Para Pihak Penggugat:
1.SITA KRISTIANA
2.RAMA DEWANTARA
3.BHAYU PRAWIRA
4.AYUNDA RACHMI
5.SUKRISNO WIBOWO
Tergugat:
1.Menteri Agraria Dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
2.Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
Intervensi:
1.Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2.Tantyo Suharno
Tahun 2018
Tanggal Musyawarah 05-07-2018
Tanggal Dibacakan 05-07-2018
Amar Dikabulkan
Catatan Amar

MENGADILI

I.  DALAM PENUNDAAN

  • Mengabulkan permohonan penundaan Pelaksanaan Putusan yang dimohonkan oleh Para Penggugat terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat II / Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta berupa Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor:00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor:0718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170M2 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 sebagaimana yang termuat dalam Putusan Sela tertanggal 3 April 2018 sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II.  DALAM EKSEPSI:

  • Menolak seluruh eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:

a. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014;

b. Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m2 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014;

3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39/HPL/BPN RI/2014 Tentang Penjualan Rumah/Tanah Dan Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Atas Tanah Terletak Di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 24 Oktober 2014;

4. Mewajibkan Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor: 00001 Kel. Ngupasan, Surat Ukur Nomor: 00718/NGUPASAN/2013 Tanggal 06/05/2013 Luas 5.170 m2 (Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Meter Persegi) terletak di Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Pemegang Hak: Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta tanggal 17-12-2014 dan selanjutnya dicoret dari register buku tanah.;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II Intervensi-1 dan Tergugat II Intervensi-2 secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.651.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);

Hakim Majelis
Hakim Ketua Hakim Ketua: HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota 1: ESTININGTYAS D. MANDAGI, S.H., M.H.
Hakim Anggota 2: KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.
Panitera Panitera Pengganti: MOHAMMAD ZAHID, SH.MH
Berkekuatan Hukum Tetap Tidak
Putusan Terkait
Download Putusan dalam format zip(terkompresi)
Klik untuk Download
Daftar Dokumen Putusan Ukuran
PTUN.YK_2018_G_1_putusan_akhir.pdf 806.99 KB


MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2018 - Putus : 25-10-2018 - Upload : 08-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 65 P/HUM/2018 Tahun 2018
DR. OESMAN SAPTA VS KOMISI PEMILIHAN UMUM;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2018 - Putus : 13-09-2018 - Upload : 18-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2018 Tahun 2018
JUMANTO VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi - Kerugian Keuangan Negara
Register : 2018 - Putus : 18-04-2018 - Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 Tahun 2018
IRMAN (T1) & SUGIHARTO (T2)
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Militer
Register : 2017 - Putus : 20-09-2017 - Upload : 13-09-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 363 K/MIL/2017 Tahun 2017
TEDDY HERNAYADI, S.E., M.M.
PN DEPOK > Pidana Umum > Penggelapan
Register : 2018 - Putus : 30-05-2018 - Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Dpk Tahun 2018
SITI NURAIDA HASIBUAN alias KIKI
PN DEPOK > Pidana Umum > Penggelapan
Register : 2018 - Putus : 30-05-2018 - Upload : 27-08-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk Tahun 2018
ANDIKA SURACHMAN ; ANNIESA DESVITASARI HASIBUAN
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2018 - Putus : 16-04-2018 - Upload : 06-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 P/HUM/2018 Tahun 2018
RHOMA IRAMA, DK VS KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM RI;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Register : 2018 - Putus : 20-03-2018 - Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2018 Tahun 2018
H. MARTEN A. TAHA, SE., MEC.DEV.,DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Register : 2018 - Putus : 15-03-2018 - Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2 P/PAP/2018 Tahun 2018
YEHUDA GOBAI, M.Si., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Register : 2018 - Putus : 15-03-2018 - Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 P/PAP/2018 Tahun 2018
NAFTALI YOGI, S.Sos., DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI;
Selengkapnya
Jumlah total putusan : 2999353
Upload Putusan bulan ini : 32211
Upload Putusan bulan sebelumnya : 70572
Upload Putusan 3 bulan terakhir : 214466
Upload Putusan tahun ini : 488250