Depan  |  Petunjuk Penggunaan  |  Tentang  |  

Tentang Direktori Putusan

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya.

Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.

Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini.

 

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi

Download

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan



MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2012 - Putus : 22-01-2013 - Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2013
MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
MAHKAMAH AGUNG > >
Register : 2013 - Putus : 13-03-2014 - Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2580 K/Pdt/2013 Tahun 2014
SYARIFUDDIN, S.H., M.H., ; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK),
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2013 - Putus : 20-11-2013 - Upload : 03-07-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tahun 2013
ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH
MAHKAMAH AGUNG > Pidana
Register : 2013 - Putus : 07-02-2014 - Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/PID/2013 Tahun 2014
dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI , dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2011 - Putus : 26-06-2013 - Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1875 K/PID.SUS/2011 Tahun 2013
Prof. DR. drg. I GEDE WINASA
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register : 2012 - Putus : 18-12-2012 - Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tahun 2012
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register : 2013 - Putus : 02-10-2013 - Upload : 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/Pdt/2013 Tahun 2013
Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, Dkk vs PT BERKAH KARYA BERSAMA, Dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register : 2012 - Putus : 31-07-2013 - Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 Tahun 2013
SUDJIONO TIMAN
MAHKAMAH AGUNG > Perdata Khusus > Persaingan Usaha
Register : 2011 - Putus : 27-02-2012 - Upload : 29-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 Tahun 2012
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
MAHKAMAH AGUNG > >
Register : 2013 - Putus : 22-01-2013 - Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/Khs/2013 Tahun 2013
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, ; BUPATI GARUT,
Selengkapnya
Jumlah total putusan : 992782
Upload Putusan bulan ini : 36297
Upload Putusan bulan sebelumnya : 38891
Upload Putusan 3 bulan terakhir : 148256
Upload Putusan tahun ini : 307731