Depan  |  Petunjuk Penggunaan  |  Tentang  |  

Tentang Direktori Putusan

Salah satu prinsip pokok dalam sistem peradilan di dunia adalah pengadilan yang terbuka atau transparan. Keterbukaan merupakan kunci dari lahirnya akuntabilitas. Harapannya hakim dan pegawai pengadilan akan lebih profesional dalam menjalankan tugas dan tangungjawabnya.

Selain itu, keterbukaan informasi, yang intinya hak bagi publik untuk mengakses informasi, merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Atas pertimbangan itu, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Pengembangan 'Direktori Putusan' elektronik ini adalah salah satu pelaksananaan Keputusan Ketua MA tersebut, dengan tujuan memastikan adanya informasi yang lengkap bagi masyarakat secara cepat dan murah.

Keputusan KMA tersebut antara lain mengatur jenis informasi yang harus diumumkan oleh pengadilan secara proaktif serta mekanisme pengumumannya. Informasi yang dimaksud adalah yang dianggap penting untuk diketahui oleh para pencari keadilan dan masyarakat, termasuk putusan dan penetapan pengadilan.

Putusan atau penetapan yang belum berkekuatan hukum tetap namun menarik perhatian publik, misalnya perkara korupsi, narkoba, atau terorisme, juga dapat diterbitkan oleh pengadilan.

Untuk menjaga privasi serta martabat pihak-pihak tertentu dalam perkara-perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kesusilaan, adopsi anak, tindak pidana anak atau perkara yang berhubungan dengan perkawinan, sesuai Keputusan, MA wajib mengaburkan identitas mereka.

Mekanisme pengumuman informasi putusan dan penetapan pengadilan disesuaikan dengan kondisi keuangan dan prasarana yang dimiliki pengadilan. Karena MA telah memiliki situs (website), maka informasi putusan dan penetapan dimuat di situs MA melalui 'Direktori Putusan' ini.

 

Direktori Putusan ini merupakan pengembangan lanjutan dari versi sebelumnya dan merupakan hasil kerjasama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Kemitraan Australia Indonesia dalam rangka keterbukaan informasi

Download

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan



MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register : 2012 - Putus : 18-12-2012 - Upload : 08-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2239 K/PID.SUS/2012 Tahun 2012
SUWIR LAUT alias LIU CHE SUI alias ATAK
MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register : 2013 - Putus : 02-10-2013 - Upload : 17-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 862 K/Pdt/2013 Tahun 2013
Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA, Dkk vs PT BERKAH KARYA BERSAMA, Dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus
Register : 2012 - Putus : 31-07-2013 - Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012 Tahun 2013
SUDJIONO TIMAN
MAHKAMAH AGUNG > Perdata Khusus > Persaingan Usaha
Register : 2011 - Putus : 27-02-2012 - Upload : 29-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 613 K/PDT.SUS/2011 Tahun 2012
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI) melawan 1. PT. GARUDA INDONESIA (Persero), dkk
MAHKAMAH AGUNG > >
Register : 2013 - Putus : 22-01-2013 - Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/Khs/2013 Tahun 2013
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, ; BUPATI GARUT,
MAHKAMAH AGUNG > Pidana
Register : 2012 - Putus : 18-09-2012 - Upload : 17-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 365 K/Pid/2012 Tahun 2012
dr. DEWA AYU SASIARY PRAWANI DKK
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2012 - Putus : 12-09-2012 - Upload : 07-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 09 P/HUM/2012 Tahun 2012
ASOSIASI NIKEL INDONESIA (ANI), ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL RI.,
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Hak Uji Materiil
Register : 2012 - Putus : 12-09-2012 - Upload : 04-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 10 P/HUM/2012 Tahun 2012
ASOSIASI PEMERINTAH KABUPATEN SELURUH INDONESIA disingkat APKASI, ; MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2011 - Putus : 27-07-2011 - Upload : 01-11-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1198 K/PID.SUS/2011 Tahun 2011
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN ; GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN ;
MAHKAMAH AGUNG > TUN
Register : 2010 - Putus : 21-04-2011 - Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 420 K/TUN/2010 Tahun 2011
GABY MARIAM HOSIANA DAUD, ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO,
Selengkapnya
Jumlah total putusan : 803862
Upload Putusan bulan ini : 29890
Upload Putusan bulan sebelumnya : 33207
Upload Putusan 3 bulan terakhir : 118702
Upload Putusan tahun ini : 118702