1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. MAHKAMAH AGUNG
  4. TUN
  5. Hak Uji Materiil

Putusan MAHKAMAH AGUNG
36 P/HUM/2011

    Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 36 P/HUM/2011
    Tanggal 9 Februari 2012 —DR.HENRY P.PANGGABEAN,SH.,MS., ; HUMALA SIMANJUNTAK,SH., ; DR.LINTONG O.SIAHAAN,SH.MH., ; SARMANTO TAMBUNAN,SH., ; KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I., ; KETUA KOMISI YUDISIAL R.I.,

    Nomor 36 P/HUM/2011
    Tingkat Proses Kasasi
    Klasifikasi TUN Hak Uji Materiil
    Kata Kunci kode etik
    Tahun 2012
    Tanggal Register —
    Lembaga Peradilan MAHKAMAH AGUNG
    Jenis Lembaga Peradilan MA
    Hakim Ketua Paulus Effendie Lotulung
    Hakim Anggota Takdir Rahmadi, H. Ahmad Sukardja, H. Supandi, Rehngena Purba
    Amar Kabul
    Catatan Amar 1.Menerima dan mengabulkan permohonan Uji Materiil Para Pemohon : 1. DR. HENRY P.PANGGABEAN,SH.MS., 2.HUMALA SIMANJUNTAK, SH., 3. DR.LINTONG O. SIAHAAN,SH.MH., 4. SARMANTO TAMBUNAN, SH., ;2.Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, yaitu Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 34A ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.3.Menyatakan butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.4.Memerintahkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk mencabut butir 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 serta butir-butir 10.1, 10.2, 10.3, dan 10.4 Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.5.Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara.6.Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang besarnya Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) ;
    Tanggal Musyawarah —
    Tanggal Dibacakan 9 Februari 2012
    Kaidah —
    Status Berkekuatan Hukum Tetap
    Abstrak

  • Putusan terkait tidak ada

2277
3014