Depan  |  Petunjuk Penggunaan  |  Tentang  |  

Putusan

Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 60/G.TUN/2011/P.TUN.Mks Tahun 2012
H A D I D J A H Sebagai Pihak Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Sebagai Pihak Tergugat dan H. AMBO BETA Sebagai Tergugat II Intervensi
Nomor 60/G.TUN/2011/P.TUN.Mks
Tingkat Proses Pertama
Tanggal Register 14-10-2011
Tahun Register 2011
Jenis Perkara Tata Usaha Negara
Klasifikasi TUN
Sub Klasifikasi Pertanahan
Jenis Lembaga Peradilan PTUN
Lembaga Peradilan PTUN MAKASSAR
Para Pihak H A D I D J A H Sebagai Pihak Penggugat Melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR Sebagai Pihak Tergugat dan H. AMBO BETA Sebagai Tergugat II Intervensi
Tahun 2012
Tanggal Musyawarah 16-04-2012
Tanggal Dibacakan 23-04-2012
Amar KABUL
Catatan Amar 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar), berupa Sertipikat Hak Milik No. 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 0058/2004 tanggal 06 April 2004 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Ambo Beta melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat 1 beserta penjelasannya dan pasal 17 ayat 2 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah Pasal 76 ayat 1 ; 3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala kantor Pertanahan Kota Makassar), berupa Sertipikat Hak Milik No. 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 0058/2004 tanggal 06 April 2004 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Ambo Beta ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 20669/Karampuang tanggal 5 Januari 2005, luas 440 M2, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 0058/2004 tanggal 06 April 2004 yang terletak di kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar atas nama H. Ambo Beta ; 5. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 422.000,- ( empar ratus dua puluh dua ribu rupiah ) ;
Hakim Majelis
Hakim Ketua MUHAMMAD ILHAM, S.H.,
Hakim Anggota DESY WULANDARI, S.H., dan IRVAN MAWARDI, S.H.,
Panitera ABIDIN SANDIRI S.H.
Yurisprudensi Tidak
Status Tahanan Tidak
Berkekuatan Hukum Tetap Tidak
Putusan Terkait
Pertama 60/G.TUN/2011/P.TUN.Mks
Lainnya 104/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS
Kasasi 25 K/TUN/2013
Download Putusan dalam format zip(terkompresi)
Klik untuk Download
Daftar Dokumen Putusan Ukuran
60_G.TUN_2011_P.TUN.Mks.pdf 273.72 KB


MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Narkotika
Register : 2016 - Putus : 20-07-2016 - Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 Tahun 2016
MICHAEL TITUS IGWEH
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Narkotika
Register : 2016 - Putus : 22-07-2016 - Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 145 PK/PID.SUS/2016 Tahun 2016
FREDI BUDIMAN alias BUDI bin H. NANANG HIDAYAT
MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register : 2015 - Putus : 28-08-2015 - Upload : 12-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 651 K/Pdt/2015 Tahun 2015
PT. KALLISTA ALAM VS MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
MAHKAMAH AGUNG > TUN
Register : 2015 - Putus : 20-10-2015 - Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 K/TUN/2015 Tahun 2015
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. IR. H.M. ROMAHURMUZIY, MT., III. PIMPINAN FRAKSI PPP DEWAN PERWAKILAN RAKYAT RI (FPPP DPR-RI)., IV. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI ACEH., V. H. BOYAMIN., VI. PARA PENGURUS DEWAN PIMPINAN WILAYAH (DPW) DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) dahulu disebut DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC) PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) YANG DIWAKILI PROVINSI JAMBI DAN H. MOHAMAD ARIS, SH;
MAHKAMAH AGUNG > TUN > Perijinan
Register : 2015 - Putus : 20-10-2015 - Upload : 24-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 490 K/TUN/2015 Tahun 2015
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR) VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. H.R. AGUNG LAKSONO DAN ZAINUDDIN AMALI;
MAHKAMAH AGUNG > Perdata
Register : 2015 - Putus : 08-07-2015 - Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 140 PK/Pdt/2015 Tahun 2015
NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA vs YAYASAN BEASISWA SUPERSEMAR
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2013 - Putus : 07-10-2013 - Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/Pid.Sus/2013 Tahun 2013
RATNA ANI LESTARI, S.E.,M.M.
MAHKAMAH AGUNG > Perdata > Perbuatan Melawan Hukum
Register : 2014 - Putus : 29-10-2014 - Upload : 13-11-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 238 PK/Pdt/2014 Tahun 2014
PT BERKAH KARYA BERSAMA, vs Ny. SITI HARDIYANTI RUKMANA,,dkk
MAHKAMAH AGUNG > Pidana Khusus > Korupsi
Register : 2012 - Putus : 22-01-2013 - Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 Tahun 2013
MUHAMMAD NAZARUDDIN, SE
MAHKAMAH AGUNG > >
Register : 2013 - Putus : 13-03-2014 - Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2580 K/Pdt/2013 Tahun 2014
SYARIFUDDIN, S.H., M.H., ; KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK),
Selengkapnya
Jumlah total putusan : 1918489
Upload Putusan bulan ini : 40584
Upload Putusan bulan sebelumnya : 43649
Upload Putusan 3 bulan terakhir : 142150
Upload Putusan tahun ini : 296114